Sunday, October 17
Shadow

Cara Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

JAKARTA, KOMPAS. com – Sejumlah wilayah di Indonesia sudah menerapkan aturan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor.

Langkah ini sebagai upaya untuk menekan jumlah kendaraan di provinsi tersebut serta mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas.

Bayaran pajak progresif merupakan pajak bertingkat yang dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dengan jenis yang sama lebih dari utama.

Misalkan memiliki sepeda motor ataupun mobil dua unit atau bertambah, maka akan dikenakan pajak bertingkat saat pembayaran pajak dilakukan.

Beberapa wilayah yang telah memberlakukan aturan tersebut seperti dalam DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah ( Jateng), Jawa Timur ( Jatim), Jawa Barat ( Jabar) dan sejumlah provinsi lainnya.

Baca juga: Blokir STNK yang Mati 2 Tahun Segera Diberlakukan

Untuk tersebut, bagi masyarakat yang tidak ingin terkena pajak progresif bisa melakukan langkah antisipasi seperti melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) jika sudah menjual kendaraannya.

Petugas pajak di kantor samsat Majene buron ke kalimnatan setelah menggelapkan dana pajak kendaraan. Pelaku mengambil surat kendaraan dan dana milik korban namu ia tidak mengurus surat kendaraannya. KOMPAS. Com Petugas pajak di jawatan samsat Majene buron ke kalimnatan setelah menggelapkan dana pajak instrumen. Pelaku mengambil surat kendaraan serta dana milik korban namu ia tidak mengurus surat kendaraannya.

Humas Badan Pendapatan Kawasan (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu menjelaskan, penerapan pajak progresif dalam DKI Jakarta diatur dalam Susunan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Cetakan 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengenai besarannya, sebagai berikut;

• Kendaraan mula-mula besaran pajaknya 2 persen

• Kendaraan kedua besaran pajaknya 2, 5 persen