Saturday, October 23
Shadow

Maaf, Diskon Pajak Kendaraan DKI Cuma Untuk Angkutan Umum Saja

JAKARTA, PETUNJUK. com – Setelah menahan beberapa lama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya ikut menyampaikan stimulus berupa potongan keringanan retribusi kendaraan bermotor ( PKB).

Namun demikian, aturan potongan (harga) 50 persen pokok PKB yang akan berlaku hingga 30 Desember 2020 itu, hanya berlaku untuk angkutan umum saja, bukan untuk kendaraan pribadi baik motor maupun sepeda motor.

“Betul, itu hanya untuk angkutan umum penumpang pelat kuning saja, bukan (kendaraan) pribadi), ” kata Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani, kepada Kompas. com , Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Kota Tua Resmi Menjadi Kawasan Rendah Emisi, Tak Semua Kendaraan Boleh Lewat

Berdasarkan keterangan resmi Lembaga Pendapatan Daerah (Bapenda DKI), suruhan pemberian potongan keringanan pokok retribusi dan penghapusan sanksi administrasi itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 115 Tahun 2020.

Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen. KOMPAS. com/GARRY LOTULUNG Bus transjakarta melenggang di antara kemacetan dalam Jalan M. H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom menetapkan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia dalam 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.

“Kebijakan itu diterbitkan sebagai stimulus dari pemerintah derah Provinsi DKI Jakarta buat membantu para pelaku usaha pada wilayah DKI Jakarta dalam menghadapi kondisi resesi ekonomi akibat sebab pandemi Covid-19, ” tulis Humas Pajak Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Adapun sektor usaha yang mengalami kontraksi karena masa resesi adalah, penyedia akomodasi dan makanan minum, sektor industri penglolahan, & sektor pengadaan listrik dan gas.

Adapun pemberian relaksasi pohon pajak PKB untuk angkutan umum berpelat kuning tersebut berlaku secara ketentuan sebagai berikut;

Diberikan keringanan sebesar 50 persen dari pokok pajak untuk kendaraan bermotor umum yang digunakam untuk pikulan orang.

– Tidak mempunyai tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.

 

Artinya, meski angkutan umum diberikan diskon sebesar 50 persen, namun tetap ada syaratnya, yakni tidak memiliki rekam alur menunggak PKB di tahun sebelumnya.

Untuk penghapusan sanksi administrasi sendiri dalam poin C disebutkan:

“Keterlambatan pembayaran PBB-P2 dan PKB bahan kendaraan bermotor untuk yang digunakan untuk angkutan orang, diberikan penghapusan untuk seluruh tahun pajak. ”

Menyuarakan juga: Bayar Pajak Kendaraan Tanpa Harus ke Samsat, Begini Caranya

Petugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. KOMPAS. com/GARRY LOTULUNG Petugas gabungan dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 menggelar razia angkutan umum yang melanggar batas kapasitas angkutan orang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan umum agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Aturan relaksasi kelapangan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi ini berlaku mulai 14 Desember 2020 hingga 30 Desember 2020.

“Bapenda DKI berharap adanya kebijakan ini bisa membantu para pelaku usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha, serta mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, ” tulis Humas Pajak Jakarta.